SUBULUSSALAM | Awal tahun ajaran baru seringkali menjadi momen penuh harapan bagi dunia pendidikan, namun pemandangan berbeda justru tampak di sebuah sekolah di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Alih-alih menjadi ruang nyaman untuk menimba ilmu, kondisi kelas yang ada di sana dinilai sangat memprihatinkan. Dinding ruang kelas mulai mengelupas, lantai kotor, fasilitas belajar rusak, serta lingkungan kelas jauh dari kata layak, menghadirkan kekhawatiran mendalam bagi siapa pun yang melihat.
Muhammad Alfaqih, Ketua Divisi DIvOS HIMAKESMAS Universitas Teuku Umar sekaligus Wakil UKM RI-PENA Universitas Teuku Umar, menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan, pendidikan tidak hanya membutuhkan slogan atau kegiatan seremonial di awal tahun ajaran, tetapi yang lebih penting adalah kehadiran nyata dan tindakan konkret dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Subulussalam. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya sekadar berpidato atau membuat unggahan di media sosial tentang pentingnya pendidikan, sementara di lapangan masih banyak ruang kelas yang terabaikan.
Alfaqih mempertanyakan arah kebijakan pendidikan di Kota Subulussalam apabila ruang kelas di pelosok desa masih luput dari perhatian. Ia menegaskan, berbagai program dan anggaran yang diklaim berpihak pada dunia pendidikan patut dievaluasi jika masih ada sekolah yang kondisinya jauh dari layak. Anak-anak di Desa Jabi-Jabi, dan daerah terpencil lainnya, memiliki hak yang sama untuk belajar di ruang kelas yang aman dan bermartabat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini, menurut Alfaqih, sangat ironis di tengah komitmen peningkatan mutu pendidikan yang terus digaungkan, bahkan seringkali menjadi salah satu poin utama dalam laporan kinerja pemerintah. Ia menyampaikan keprihatinan atas lambatnya respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar sekolah-sekolah di pelosok, mengingat pendidikan adalah investasi masa depan yang mestinya mendapat prioritas utama.
Melalui pernyataan ini, Alfaqih meminta dinas pendidikan dan pemerintah kota untuk turun langsung ke lapangan meninjau kondisi kelas di Desa Jabi-Jabi dan melakukan perbaikan menyeluruh. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya sibuk membangun citra melalui program-program yang belum tentu menyentuh kebutuhan mendasar, namun lebih mengutamakan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh siswa dan guru di sekolah tersebut.
Keprihatinan ini menggambarkan bahwa pendidikan di daerah tidak boleh lagi hanya menjadi retorika, tetapi harus benar-benar menjadi agenda prioritas pemerintah daerah demi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dengan adanya dorongan dari elemen masyarakat dan dunia kampus, diharapkan Pemerintah Kota Subulussalam segera mengambil langkah nyata agar seluruh anak di pelosok berhak merasakan pendidikan yang layak dan berkualitas. (REL)
